Kompetensi

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Menurut Dunnetts dalam anonim, skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard & Thacker (2004) dalam anonim, skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Hevesi, G. Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. http://www.osc.state.ny.us.

Manfaat dan Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Beberapa definisi dan rumusan kualitas informasi

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.

Laporan keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: (1) Laporan Realisasi APBN/D, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pengendalian intern

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif (Moscove et al., 1990 dalam Triyuwono & Roekhudin, 2000). Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas. ——————-, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Hal yang mungkin mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Riasetiawan). Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. UPP STIM YKPN.

Sistem Akuntansi

Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi single entry menjadi double entry karena penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesuangguhnya. Basis akuntansi yang diterapkan pun mengalami perubahan dari basis kas (cash basis) ke basis akrual (accrual basis). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (accounting policy), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (accounting treatment), pilihan akuntansi (accounting choice), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004. BPFE, Yogyakarta.

Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Informasi Akuntansi

Suwardjono, (2005) mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.

Dimensi akuntabilitas publik

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (stakeholder). Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government. Norwalk.

Perkembangan sektor publik di Indonesia

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).
Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.