h1

AUDIT KINERJA BERBASIS SPKN

September 1, 2009

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPK-RI, BPK-RI memiliki kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk dapat menghasilkan audit yang baik BPK-RI harus memiliki sebuah standar pemeriksaan yang baik pula. Sesuai dengan pasal 9(1e) UU no 15 tahun 2006 tentang BPK, BPK-RI memiliki kewenangan untuk menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Berdasarkan peraturan tersebut pada bulan Januari 2007 BPK-RI telah menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara. Sebagian besar isi dari SPKN terutama untuk standar pelaksanaan audit kinerja adalah adopsi dari beberapa standar yang telah ada terutama standar audit dari Amerika Serikat yang diterbitkan oleh Government Accountability Office (GAO). Adopsi tersebut memiliki sisi positif yaitu menjadikan SPKN setingkat dengan standar internasional namun perlu diperhatikan apakah adopsi tersebut telah sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Standar audit menjadi sangat penting karena standar tersebut menjadi panduan dasar bagi auditor untuk mempertahankan nilai-nilai etika dan memenuhi tujuan dari audit (Na’im, 2006).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah ada perbedaan antara aturan dalam SPKN dengan praktik yang dilakukan auditor dalam menyusun sebuah program audit kinerja.
Struktur dari artikel ini adalah sebagai berikut: Pada bagian berikut disajikan penjelasan mengenai penyusunan program audit kinerja. Selanjutnya penyajian hipotesis dalam penelitian ini, dan setelah itu adalah interpretasi dari hasil-hasil statistik yang diperoleh berdasarkan survey terhadap 60 orang responden yang merupakan auditor dari BPK-RI yang sudah pernah melakukan audit kinerja atau sudah pernah mengikuti pelatihan audit kinerja.

Penyusunan Program Audit Kinerja
Menurut SPKN, yang dimaksud dengan audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari audit atas aspek ekonomi, efisiensi serta efektivitas. Audit kinerja pada sebuah program pemerintah meliputi juga audit atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengujian terhadap pengendalian intern.
Menurut Government Auditing Standards (revisi 2007) pada paragraf 1.28 dinyatakan bahwa tujuan audit kinerja adalah sangat variatif, termasuk penilaian atas efektivitas, ekonomi dan efisiensi, penilaian atas internal control , kepatuhan dan analisis yang sifatnya prospektif. Tujuan-tujuan tersebut tidaklah bersifat mutually exclusive. Sedangkan yang dimaksud dengan program audit adalah kerangka dari prosedur-prosedur yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan audit dan melakukan penilaian terhadap kriteria (ASOSAI, 2000).
Berikut ini akan disajikan metodologi audit kinerja dari Amerika Serikat, Kanada dan metodologi audit kinerja berdasarkan manual audit INTOSAI. Dari metodologi ini nantinya bisa dilihat bagaimana penyusunan program audit kinerja dilakukan.

One comment

  1. sebenernya gw kurang ngeri audit tu kayak gimana_



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: