h1

PENGINVESTIGASIAN AUDIT EXPECTATION GAP PADA SEKTOR PUBLIK

August 31, 2009

Auditing Sektor Publik
Audit merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan kepada publik. Pengertian auditing menurut Malan et al., (1984) adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasil-hasil tersebut kepada pihak pengguna laporan.
Boynton et al., (2001) mendefinisikan auditing sebagai sebuah proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif sehubungan dengan asersi mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan tingkat kesesuaian antara berbagai asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Pelaksanaan audit dalam bidang pemerintahan dikenal dengan sebutan audit sektor publik. Tujuan pelaksanaan audit sektor publik adalah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Secara teknis, audit pada sektor publik sama dengan audit pada sektor swasta. Menurut Jones & Bates (1990) yang membedakan pelaksanaan audit dua sektor tersebut adalah pada kebutuhan yang mendasari untuk melaporkan pengaruh politik negara yang bersangkutan dan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, audit sektor publik memiliki cakupan tugas dan memiliki tanggungjawab yang lebih luas dari pada audit pada sektor swasta.
Akuntabilitas dan Konsep-Konsep Audit
Akuntabilitas secara umum diartikan sebagai pertanggungjawaban. Berkaitan dengan sektor publik, maka akuntabilitas juga dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo (2005) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1). Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. (2). Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.
Istilah akuntabilitas juga sering dipersamakan dengan stewardship. Sebenarnya, akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktifitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang yang diberi amanah kepada pemberi tanggung jawab dengan kewajiban membuat pelaporan dan pengungkapan secara jelas.
Accountability (akuntabilitas) dalam pengertian secara luasnya mengacu pada memberi dan menuntut pertimbangan untuk melakukan sesuatu (Garfinkel, 1967; Silverman, 1975; Harre, 1979; Roberts & Scapens, 1985 dalam Chowdhury et al., 2005). Rerangka teoretis akuntabilitas ini berfokus pada hubungan antara penyedia informasi dan pengguna informasi dalam pembenaran untuk melakukan sesuatu.
Menurut Gary et al., (1996) hal 10 dalam Chowdhury et al., (2005) menyatakan bahwa rerangka akuntabilitas berguna dalam menganalisa informasi akuntansi yang ditransmisi secara umum. Parker & Guthrie (1993) hal 71 dalam Chowdhury et al., (2005) menyatakan bahwa harapan publik akan mendominasi dan menentukan arah akuntabilitas sektor publik.
Penerapan rerangka akuntabilitas di sektor publik ini perlu diawasi atau dikendalikan dengan enam konsep audit, yaitu independensi auditor, kompetensi auditor, materialitas audit, bukti audit, pendapat wajar dan audit kinerja (Chowdhury et al., 2005). Konsep audit ini diadaptasi dari audit Comptroller Auditor General’s (CAG) pada sektor publik. Pada kenyataannya lima konsep audit telah diterapkan di sektor privat, terkecuali audit kinerja.
Independensi auditor dalam sektor publik berhubungan dengan luasnya area sektor publik. Integritas auditor harus dilindungi dari pengaruh kelompok pemerintah pusat/daerah, status sebagai pegawai negeri sipil dan politisi. Sedangkan kompetensi auditor baik di sektor publik maupun di sektor privat adalah sama yang berbeda hanya pada audit kinerja (performance audit).
Menurut Jones & Bates (1990) materialitas audit berhubungan dengan kebutuhan audit untuk mempertimbangkan tingkat jaminan yang disyaratkan oleh kelompok pengguna yang diaudit dan reaksi yang diharapkan dari pembaca laporan audit. Sedangkan bukti audit berhubungan dengan waktu dan biaya dalam proses audit, lingkup audit dan kebutuhan informasi yang dirasakan pengguna mempengaruhi proses pengumpulan bukti.
Pendapat wajar dalam audit sektor publik mempunyai makna yang sama dalam audit sektor privat (Chowdhury et al., 2005). Pendapat wajar dalam laporan audit di Indonesia mengimplikasi bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Sedangkan audit kinerja, hanya berlaku pada sektor publik dimana menekankan pada efisiensi dan efektifitas dari operasi dan keefektifan hasil yang dicapai.
Rerangka pemikiran dan Pembangan Hipotesis
Penelitian Chowdhury et al., (2005) mencoba untuk menemukan bukti adanya audit expectation gap di Bangladesh. Responden yang dituju adalah auditor yang disebut Comptroller Auditor General’s (CAG) dan anggota parlemen yang disebut ComptrollPublic Account Committee (PAC) dan lembaga internal yang mengelola uang publik yang disebut International Funding Agencies (IFA’s). Penelitian ini menemukan bahwa ada expectation gap antara CAG dan PAC serta CAG dan IFA’s.
Di Indonesia penelitian mengenai expectation gap di sektor publik masih sangat kurang. Krisnanto Adi Nugroho (2004) menemukan bukti terdapat perbedaan persepsi antara auditor pemerintah dengan pemakai laporan keuangan auditan pemerintah, antara pemakai laporan keuangan auditan sektor swasta dengan pemakai laporan keuangan pemerintah, dan tidak ada perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan pemerintah di sektor pemerintahan daerah satu dengan pemakai laporan keuangan pemerintah daerah lain, hal ini di karenakan tingkat pendidikan anggota DPRD satu daerah dengan daerah lain relatif sama. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Yuliati et al., (2007) dengan menggunakan responden auditor pemerintah dan pengguna laporan keuangan daerah yaitu pemda dan anggota dewan.
Penelitian mengenai laporan keuangan daerah yang mungkin menimbulkan expectation gap antara lain dilakukan oleh Indriani (2002) yang membuktikan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Sementara Pramono (2002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana.
Penelitian yang menguji apakah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pernah dilakukan oleh Sopanah (2002), Isma Coryanata (2007), Simson et al., (2007) serta Jaka & Winarni (2007).
Penyusunanan laporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah juga menjadi salah satu hal yang penting dalam terciptanya pemerintah yang akuntabel dan transparan. Pemda memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Kesiapan sumber daya untuk penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan. Penelitian hal ini dilakukan oleh Ria & Fidelis (2004) yang menemukan bahwa sumber daya sub bagian akuntansi masih kurang, pelatihan-pelatihan konsep akuntansi juga masih sangat kurang sehingga mengakibatkan lack of knowledge semakin besar.
Kekurangpahaman dan keengganan masyarakat untuk mengetahui pentingnya fungsi dari laporan keuangan daerah juga akan menimbulkan perbedaan persepsi antara masyarakat dengan auditor BPK. Hasil audit terhadap laporan keuangan daerah oleh auditor BPK tidak akan tidak akan bisa dimengerti oleh masyarakat, selama masyarakat masih beranggapan bahwa laporan keuangan daerah hanya diperuntukkan bagi orang akuntansi dan keuangan saja. Hal seperti inilah yang bisa menimbulkan perbedaan persepsi, sehingga menimbulkan expectation gap antara auditor dan pengguna laporan keuangan daerah.
Penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury et al., (2005) mengenai expectation gap di Bangladesh menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh peneliti dengan berdasarkan pada penelitian sebelumnya. Chowdhury et al., (2005) menggunakan dimensi pelaporan, akuntabilitas dan konsep-konsep audit yang terdiri dari independensi auditor, kompetensi auditor, materialitas, bukti audit, pendapat wajar dan audit kinerja.

2 comments

  1. Untuk mendapatkan aritikel2 yang terkait dengan expectation gap pengauditan sektor publik yang lebih up-date dmn ya??


  2. klo mengetahui model sistem oprasi audit yang baik + teorinya di situs apa y…??? tlg dibantu y???



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: