h1

PEMAHAMAN STRUKTURASI ATAS PRAKTIK AUDIT INVESTIGATIF PADA KANTOR PERWAKILAN BPK-RI

August 27, 2009

Kecurangan

Pengertian kecurangan ialah serangkaian irregularities dan illegal acts yang dilakukan untuk menipu atau memberikan gambaran kekeliruan terhadap pihak lain yang dilakukan pihak intern dan ekstern suatu organisasi dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri dan oang lain dengan merugikan orang lain (Anonim, 2000) dalam (Widayanti dan Subekti, 2001, 100). Pengertian kecurangan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (PSA No.70 seksi 316.2 paragraf 4) adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan.
Kecurangan merupakan tindakan pidana yang menguntungkan diri sendiri atau organisasi atau keduanya (Albrecht, W. Steve dan Chad O. Albrecht. 2003, 27). Ada tiga motif seseorang melakukan kecurangan, yaitu (1) perceived pressure, (2) perceived opportunities, dan (3) rationalizations. Menurut Karni (2000, 38) menyebutkan bahwa kecurangan terjadi akibat tekanan kebutuhan dari seseorang, dan lingkungan yang memungkinkan untuk bertindak. GONE dalam Majalah Pemeriksa No.5 tahun 1993 merupakan singkatan dari: (G – Greed – keserakahan, ketamakan, kerakusan). (O – Opportunity – kesempatan). (N – Need – kebutuhan). (E – Exposure – pengungkapan)
Korupsi
Korupsi merupakan permasalahan yang komplek. Korupsi sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang. Dengan adanya otonomi daerah, korupsi semakin tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Misalnya saja, pada tahun 2004 terungkapnya kasus korupsi terjadi hampir di seluruh pemerintahan daerah dengan nilai yang sangat material, membuktikan bahwa praktik korupsi telah semakin banyak terjadi. Upaya membasmi korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah, ibarat “memutus siklus lingkaran setan” yang tidak akan ada habisnya. Selanjutnya, kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio berarti penyuapan, dan coruptore berarti merusak. Gejala dimana pejabat, badan-badan negara telah menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan dan lainnya. Adapun arti harfiah korupsi diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran (Hartanti, 2006, 8). Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah : (a) melakukan perbuatan melawan hukum, (b) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (c) menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Memberantas korupsi di Indonesia bukan suatu hal yang mudah terutama korupsi telah menyebar, menjangkit, mengakar dan dipraktekkan secara sistemik. Apalagi upaya penegakan hukum belum optimal mengikis korupsi, malah korupsi juga terjadi di lembaga peradilan. Untuk itu Dalam memberantas korupsi yang terpenting adalah bagi pembenahan moral masing-masing individu dalam bentuk kesadaran. Penting bagi setiap individu agar memiliki kesadaran, dimana kesadaran sendiri terbagi atas tiga hal yaitu motivasi tak sadar, kesadaran diskursif, dan kesadaran praktis (Priyono, 2002, 29). Pemberantasan korupsi hanya bisa dihentikan secara komprehensif dengan melakukan revolusi kesadaran, jika seseorang benar-benar sadar, maka akan merasa enggan dan malu untuk melakukan korupsi. Atas dasar kesadaran inilah nantinya bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik, sehingga nantinya bangsa ini benar-benar bebas dari praktik korupsi.
Audit Investigatif
Istilah audit investigatif di lingkungan lembaga pemerintahan seperti BPK sudah umum dan sering dipakai oleh BPK, BPKP dan KPK, sedangkan menurut Indonesian Corruption Watch (2004, 1) pelaku investigatif digolongkan menjadi dua yaitu:
1) Investigatif internal dilakukan oleh BPK, BPKP, KPK, Inteljen, SPI.
2) Investigatif eksternal (publik) dilakukan oleh Ormas, LSM, Parpol, dan wartawan.
Menurut BPK-RI sendiri pengertian audit investigatif ialah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkapkan ada tidaknya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana. ICW (2004, 3) membagi tahapan pelaksanaan audit investigatif menjadi 8 tahap yaitu: petunjuk awal, pengembangan informasi awal, wawancara ahli dan pendalaman literatur, pencarian informasi dan dokumen, pengorganisasian data dan menganalisis, pelaporan, pengumuman hasil ke pihak internal, serta pengumuman hasil kepada publik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: