h1

PRAKTEK CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RESIKO KREDIT, YIELD SURAT HUTANG (OBLIGASI)

August 20, 2009

Corporate Governance

Corporate governance merupakan cara atau mekanisme untuk memberikan keyakinan pada para pemasok dana perusahaan akan diperolehnya return atas investasi mereka (Shleifer dan Vishny, 1997). Menurut Cadbury (1992) dalam Setyaningrum (2005), corporate governance adalah sistem untuk mengarahkan (direct) dan mengendalikan (control) suatu perusahaan/korporasi. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2000) menyatakan bahwa CG adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.
Akhir-akhir ini, sebagian besar negara (termasuk Indonesia) telah memiliki badan/lembaga/institusi yang bertugas membentuk prinsip-prinsip corporate governance yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di negara yang bersangkutan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Krismantoro (2004) telah mengembangkan seperangkat prinsip Good Corporate Governance yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Prinsip dasar tersebut adalah: fairness, transparency, accountability dan responsibility.

Resiko Kredit

Resiko kredit (default risk) dapat diukur dengan peringkat surat utang dan rasio utang terhadap ekuitas (DER) (Billings, 1999). Pada penelitian ini resiko kredit diukur dengan peringkat surat utang. Peringkat surat utang perusahaan dari lembaga pemeringkat independen memberikan gambaran tentang kemampuan emiten untuk memenuhi kewajiban membayar bunga dan pokok secara tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai.
Di Indonesia lembaga pemeringkat independen yaitu Pefindo pada websitenya menjelaskan metodologi pemeringkatan terutama memerhatikan risiko industri, risiko usaha dan risiko keuangan. Resiko industri terdiri dari tingkat pertumbuhan dan stabilitas industri, struktur pendapatan dan biaya, tingkat persaingan dan barrier to entry, peraturan dan deregulasinya, serta profil keuangan industri. Resiko keuangan masing-masing perusahaan berdasarkan kebijakan setiap perusahaan terdiri dari kriteria profitabilitas, struktur modal, arus kas dan fleksibilitas keuangannya. Sedangkan resiko usaha tergantung pada key success factor masing-masing perusahaan (www.pefindo.com).

Yield Obligasi
Harga dan yield obligasi merupakan dua variabel penting dalam transaksi obligasi bagi investor. Investor selalu menanyakan yield yang akan diperolehnya bila membeli obligasi dengan harga tertentu. Harga dan yield obligasi tersebut saling berhubungan, dan hubungan tersebut terbalik atau negatif. Posisi negatif itu memberikan arti bahwa bila yield obligasi mengalami peningkatan maka harga obligasi mengalami penurunan dan sebaliknya.
Ada beberapa cara pengukuran yield obligasi yang sering digunakan oleh para dealer dan portfolio manajer yaitu (a) yield sekarang (current yield). Currrent yield adalah yield yang dihitung berdasarkan jumlah

kupon yang diterima selama satu tahun terhadap harga obligasi tersebut, (b) yield sampai jatuh tempo (yield to maturity), dan (c) yield to call (yield untuk membeli kembali). Ketiga yield ini sering dipergunakan untuk menentukan pemilihan obligasi masuk dalam portofolio para manajer investasi atau pihak lain dalam rangka untuk membeli obligasi.
Untuk penelitian ini akan digunakan ukuran current yield. Current yield merupakan yield yang dihasilkan obligasi sekarang ini dengan dihubungkannya kupon yang periodenya selama setahun dan harga pasar dari obligasi tersebut. Adapun formula current yield yaitu:
Current Yield = Kupon yang disetahunkan / Harga pasar Obligasi
Jumlah blockholder adalah yang memiliki 5% atau lebih dari saham perusahaan yang beredar. Dari beberapa penelitian terdahulu ternyata temuan mengenai asosiasi antara peringkat surat utang dengan blokcholders hasilnya tidak konsisten. Bhojraj dan Sengupta (2003) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara blockholders dengan peringkat surat utang, sementara itu Asbaugh dkk (2004) menemukan bahwa peringkat surat utang berhubungan negatif dengan jumlah pemegang saham besar (block holders) di perusahaan. Sedangkan Setyaningrum (2005) menemukan hubungan yang negatif antara peringkat surat utang dengan blockholders.
Schleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa blockholders memiliki investasi baik dalam bentuk hutang maupun saham yang besar pada suatu perusahaan akan sangat concern terhadap berfungsinya tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut dilakukan karena mereka memiliki kepentingan finansial dan mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan dan kinerja manajemen, serta memiliki kekuatan untuk menekan atau mencegah manajemen melakukan hazard. Kepemilikan institusi menunjukkan persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional yang berasal dari sektor keuangan yaitu perbankan, perusahaan efek, asuransi dan lembaga pembiayaan. Bhoraj dan Sengupta (2003) serta Setyaningrum (2005) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara peringkat surat utang dengan kepemilikan institusi. Schleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa investor institusional dengan kepemilikan yang besar memiliki insentif untuk memonitor kinerja manajemen karena mereka memperoleh keuntungan yang besar dan memiliki voting power yang besar membuat mereka lebih mudah melakukan tindakan perbaikan. Dengan demikian dengan adanya kepemilikan institusional sama seperti pada blockholders yaitu concern dengan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat mencegah hazard dari manajemen atau segera melakukan tindakan perbaikan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan peringkat surat utangnya tinggi.
Kualitas audit menunjukkan keandalan dan transparansi informasi keuangan perusahaan (Sengupta, 1998). KAP Big-4 akan memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP non Big-4. Karena audit oleh KAP Big-4 diharapkan akan dapat memberikan peringkat surat utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big-4. KAP Big-4 sudah mempunyai standar internasional dalam prosedur sehingga diharapkan opini yang dihasilkan independen, maka akan mengurangi agency risk, dan menurunkan default risk yang pada akhirnya meningkatkan peringkat surat utang perusahaan. Dewan Komisaris dari perusahaan publik diharuskan membentuk komite audit sesuai dengan peraturan Bursa Efek. Komite audit salah satu tugasnya mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan dan mengadakan pertemuan secara rutin dengan audit eksternal dan internal untuk memberikan pendapatnya secara profesional mengenai laporan keuangan perusahaan, proses audit dan pengawasan internal. Karena itu keberadaannya akan mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang lebih akurat, maka akan menurunkan default risk dan meningkatkan peringkat surat utang perusahaan.
Bhoraj dan Sengupta (2003) menemukan adanya hubungan antara mekanisme CG dengan peringkat surat utang dan bond yields. Mereka menemukan hubungan yang negatif antara kepemilikan institusi dan komposisi komisaris independen yang besar dengan bond yields. Bradley dkk (2007) menemukan praktek corporate governance yang berhubungan positif dengan peringkat surat utang memiliki hubungan yang negatif dengan spread (selisih antara yield dengan risk free) karena peringkat surat utang adalah faktor penentu yang utama dari spread (semakin tinggi peringkatnya, maka semakin rendah spread-nya).

One comment


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: